SOSIOLOGI DAN POLITIK

 

Pembangunan Politik

  1. A.    Pembangunan Demokrasi
  2. 1.      Pengertian Demokrasi

Sejarah peristilahan demokrasi dapat ditelusuri jauh ke belakang. Konsep ini dimunculkan pertama kali dalam praktik negara-kota Yunani dan Athena (450 SM dan 350 SM.). Dalam tahun 431 SM, Pericles, seorang negarawan ternama dari Athena, mendefinisikan demokrasi dengan menggunakan beberapa kriteria, yaitu:

(1)   Pemerintahan oleh rakyat dengan partisipasi rakyat yang penuh dan langsung;

(2)   Kesamaan didepan hukum;

(3)   Pluralisme, yaitu penghargaan atas semua bakat, minat, keinginan, dan pandangan; dan

(4)   Penghargaan terhadap suatu pemisahan dan wilayah pribadi untuk memenuhi dan mengekspresikan kepribadian individual(Fatah,2000).

 

Dalam zaman yang sama, kita pun dapat berkenalan dengan pemikiran politik Plato, Aristoteles, Polybus, dan Cicero- untuk menyebut sebagian di antara jajaran pemikir masa itu-yang juga meletakkan dasar-dasar bagi pengertian demokrasi.

 

Sejalan dengan konteks historis tesebut, secara sederhana, demokrasi dapat didefinisikan sebagai the gorveement from the people, by the people and for the people ( pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat). Senada dengan hal itu, Lyman Tower Sargent (2000) memberikan definisi terhadap demokrasi dalam semangat yang sama. Menurut Sargent, demokrasi mensyaratkan adanya keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan, adanya persamaan hak di antara warga negara, adanya kemerdekaan dan kebebasan yang diberikan pada atau dipertahankan dan dimiliki oleh warga negara, adanya sistem perwakilan yang efektif, dan akhirnya adanya sistem pemilihan yang menjamin dihormatinya prinsip ketentuan mayoritas.

 

Selanjutnya, ada 3 dimensi utama demokrasi yang akan menentukan apakah suatu kondisi masuk ke dalam kategori demokratis atau tidak, yaitu kompetisi, partisipasi, dan kebebasan politik dan sipil (Sorensen, 1993). Kompetisi adalah adanya kesempatan yang sama bagi individu dan kelompok untuk saling bersaing dalam menempati posisi atau memperoleh akses terhadap kekuasaan melalui proses yang teratur dan tanpa kekerasan. Partisipasi adalah pelibatan sebanyak mungkin individu dan kelompok dalam pemilihan pemimpin dan penentuan kebijakan, yang dilakukan secara teratur serta tanpa menyingkirkan kelompok sosial utama. Kebebasan politik dan sipil merupakan jaminan terhadap kompetisi dan partisipasi, yang meliputi kebebasan untuk berpendapat, kebebasan pers, dan kebebasan untuk membentuk dan menjadi anggota organisasi.

Kemudian, Sorensen (1993) juga menggolongkan pengertian demokrasi dalam

dua hal, yaitu secara sempit dan komprehensif. Dalam pengertian sempit, sebagaiamana dikemukakan Schumpeter, demokrasi dimaknai sebagai sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Mekanisme tersebut adalah pemilihan umum(pemilu). Setiap individu diberikan kebebasan untuk memilih pemimpin politiknya, yang akan membuat berbagai keputusan politik bagi mereka, yang saling berkompetisi dalam pemilu.

Dalam pengertian yang komprehensif, demokrasi tidak hanya diartikan sebagai mekanisme untuk memilih pemimpin politik, melainkan juga pelibatan secara substansial bagi setiap individu dalam penyelenggaraan kekuasaan dan adanya jaminan yang memadai terhadap hak-hak sosial dan ekonomi mereka. Pengertian inilah yang dikonsepsikan Hekd (1987) sebagai otonomi demokrasi (democratic autonomy). Diamond mengartikan demokrasi dalam pengertian yang komprehensif ini. Dalam pandangan Diamond (1999), demokrasi adalah budaya demokratis yang menjadi panduan hidup masyarakat, baik dalam konteks hubungan masyarakat dengan negara maupun antar anggota masyarakat. Linz dan Stepan (1996) tidak mendefinisikan secara eksplisit pengertian mereka tentang demokrasi, namun pembahasan mereka tentang konsolidasi demokrasi berangkat dari pemahaman demokrasi dalam pengertian yang komprehensif.

 

Sedangkan Stele (2002) mendefinikan demokrasi dalam arti komprehensif mengandung makna adanya kesetaraan dan kendali oleh rakyat kebanyakan (popular control and equality). Unsur kunci dalam pengertian partisipasi ini adalah bukan semata-mata melalui pemilihan umum saja.

 

  1. 2.      Demokratisasi

Demokratisasi adalah proses menuju demokrasi yang terdiri atas dua fase, yaitu transisi dan konsolidasi. Transisi meliputi peralihan dari bentuk pemerintahan non-demokrasi ke demokrasi, sedangkan Konsolidasi adalah penguatan demokrasi pascatransisi hingga menjadi budaya masyarakat (Sorensen, 1993). Konsepsi transisi banyak dibahas dalam pemikiran 0’ Donnel dan Schmitter, sedangkan pembahasan konsolidasi bisa ditemukan dalam pemikiran Huntington, Linz dan Stepan, Diamond, dan sebagainya.

Dengan mengacu kepada dua hal tersebut, maka demokratisasi dapat diartikan sebagai proses menuju demokrasi yang dilalui menurut tahapan transisi hingga konsolidasi. Huntington, Diamond, Linz dan Stepan memahami demokratisasi dalam pengertian seperti ini. Namun, ada pula yang mengartikan demokratisasi semata-mata sebagai transisi, misalnya O’Donnel.

 

  1. 3.      Konsolidasi Demokrasi

Menurut Sorensen (1993), tidak ada definisi yang memadai tentang demokrasi. Definisi yang sering digunakan adalah terbentuknya lembaga demokrasi dan kemampuan untuk mengalihkan kekuasaan kepada partai oposisi serta kesanggupan untuk mengatasi berbagai persoalan yang paling berat sekalipun. Sorensen berupaya untuk melihat konsolidasi demokrasi sebagai sebuah proses. Menurutnya, konsolidasi demokrasi meliputi tiga tahapan (Sorensen, 1993). Pertama, tidak ada kelompok mayoritas atau lembaga kuat menentang keputusan demokratis. Kedua, perubahan sosial-ekonomi yang memperkuat dukungan terhadap pemimpin-pemimpin politik yang terpilih secara demokratis. Ketiga, lembaga dan praktik demokrasi mendarah-daging dalam budaya politik.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dipastikan bahwa baik Huntington, Diamond maupun Linz dan Stepan menempatkan konsolidasi demokrasi dalam tahapan ketiga dari tiga tahapan yang disusun Sorensen, yaitu sebagai budaya politik. Sekalipun fokus perhatian Huntington adalah pada pemilu, namun konteks yang menopangnya adalah budaya politik yang demokratis.

 

  1. 4.      Tipe-Tipe Demokrasi

Demokrasi memiliki berbagai tipe yang berbeda-beda. Perbedaan ini desebabkan oleh karakter sosial budaya di masing-masing negara yang menerapakan sistem demokrasi tersebut.

Pinkney (1993) menyusun demokrasi kedalam 5 tipe, yaitu demokrasi radikal, demokrasi terpimpin, demokrasi liberal, demokrasi sosialis, demokrasi konsosiasional. Perbedaan masing-masing tipe demokrasi tersebutdapat dilihat pada tabel berikut.

 

Tabel 10.1 : Tipe-Tipe Demokrasi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipe demokrasi yang ditawarkan Huntington, Diamond, Linz, dan Stepan adalah Liberal. Huntington, Linz, dan Stepan tidak menyatakan hal itu secara eksplisit, namun keseluruhan gagasan yang mereka sampaikan tentang konsolidasi demokrasi sepenuhnya adalah Liberal, seperti jaminan atas hak individu, keterwakilan, pemilu,dan sebgainya. Diamond secara eksplisit menyatakan bahwa konsolidasi demokrasi adalah membuat demokrasi adalah membuat demokrasi menjadi lebih liberal.

 

  1. 5.      Demokrasi di Indonesia

Yang mengacu pada berbagai perwujudan dari tiga elemen dasar demokrasi, yakni kompetisi, partisipasi, serta kebebasan politik dan sipil akan memberikan gambaran tentang bagaimana proses tersebut berjalan dan pada titik mana demokratisasi yang telah dicapai Indonesia saat ini. Kasus yang diduga paling banyak terjadi, sekaligus paling sulit untuk dibuktikan, adalah calon anggota DPR atau DPRD menyuap calon pemilih dengan sejumlah uang atau barang demi memenangkan persaingan. Sedangkan dalam pemilihan kepala daerah, modusnya adalah calon kepala daerah menyuap anggota DPRD, seperti dugaan politik uang dalam pemilihan Gubernur Maluku Utara pada tahun 2001 dan Gubernur Kalimantan Selatan tahun 2000( Nurhasim,2005).

Persoalan kedua yang berkaitan dengan pemilu adalah kekerasan antar pendukung kontestan dan yang ditujukan pendukung konstetan kepada lembaga penyelenggaraan Pemilu ( KPU/KUPD). Kekerasan pertama biasanya dipicu oleh tunduhan salah satu kontestan terhadap kecurangan yang dilakukan kontestan lainnya, seperti politik uang, mobilisasi pada saat pencoblosan, curi start kampanye, dan sebagainya.

 

  1. 6.      Pembangunan Demokrasi di Indonesia

Indonesia masuk kedalam transisi menuju demokrasi setelah rezim Soeharto diruntuhkan oleh gerakan “ reformasi”. Perubahan politik telah terjadi secara drastis. Masyarakat Indonesia menyebut era pasca-Soeharto adalah era reformasi, sebuah era yang jauh lebih demokratis  ketimbang masa sebelumnya. Di era reformasi yang penuh euforia, masyarakat Indonesia tengah menikmati demokrasi, yang ditunjukkan dengan meluapnya kebebasan, multipartai yang kompetitif, terbukanya ruang-ruang publik, dan juga bangkitnya desentralisasi.

Namun demikian, perubahan yang terjadi masih bergerak pada level pola(pattern) tata politik dan pemerintahan secara kosmetikal, bukan pada struktur (structure) sosial-politik secara transformatif menuju konsolidasi, seperti dilukiskan Larry Diamond. Sejarah mencatat lain, bahwa pola demokrasi yang dibuahkan oleh transisi yang tidak sempurna adalah demokrasi yang rentan (unconsolidated democracy) Struktur elite, misalnya tampak cerai-berai tanpa diikat oleh sebuah visi bersama untuk membangun masa depan Indonesia yang lebih baik. Elite lebih banyak saling bertarung memperebutkan kekuasaaan ketimbang meletakkan kepemimpinan transforamatif yang memperjuangkan perubahan nasib rakyat. Para penguasa di semua level sebenarnya tidak mempunyai komitmen dan kapasitas yang memadai, tetapi mereka masih sangat dominatif mengedepankan paradigma “ kekuasaan, kewenangan, dan kekayaan daripada paradigma reformasi, tanggung jawab, dan kerayatan.

 

Partai politik bukanlah pendukung otentik demokratisasi, melainkan sebgai bagian dari pemeliharaan status quo yang harus direformasi. Gerakan demokratisasi civil society terus bergelora menentang pejabat bermasalah, sekaligus mendesakkan perubahan, tetapi gerakan itu dengan mudah dilumpuhkan oleh para preman bayaran maupun para militer yang dipelihara oleh partai politik. Di zaman orde baru, militer adalah kekuatan represif dan penyangga utama otoritarianisme, di era reformasi, citra dan legitimasi militer mulai dibangun dalam politik Indonesia. Hak-hak istimewa, kontestasi politik dan intervensi militer secara pelan-pelan dipreteli oleh kekuatan reformasi, tetapi cengkraman kaki serdadu itu masih tampak kuat. Birokrasi Indonesia adalah institusi yang lebih banyak menghabiskan ketimbang menghasilkan. Sebagai sarang korupsi dan pencurian, birokrasi adalah penyumbang terbesar krisis linansial negara. Adalah sebuah ironi yang konyol ironi yang konyol kalau negara menderita krisis, tetapi para pengelolanya bisa hidup kaya dan mewah.

 

Tak ketinggalan yang perlu diperhitungkan adalah fakta sejarah keberadaan negara Indonesia yang sebelum ada sudah jadi the nation of nations: bangsa Aceh, bangsa Melayu, bangsa Jawa, bangsa Batak, dan sebagainya. Roh keragaman ini seperti hilang dari permukaan, tetapi muncul dibawah sadar. Jika ini dikelola dengan baik, seharusnya jadi aset bangsa Indonesia. Akhirnya, yang terjadi adalah menjual primordalisme untuk kepentingan politik.

 

Demokrasi sehat diukur dengan 3 hal: partisipasi rakyat, kompetisi, dan kebebasan sipil dan politik. Partai politik lokal mmberi pengaruh lebih positif dalam demokratisasi karena mereka lebih mengerti persoalan setempat sehingga lebih membumi bagi masyarakat setempat. Rakyat harus menyadari demokrasi berasal dari mereka dan bukan pemberian negara. Selama ini, yang terjadi adalah pola patron-khien antara negara dan lembaga kemasyarakatan atau perorangan sehingga demokratisasi terhambat di Indonesia.

 

Menggunakan instrumen negara adalah mekanisme yang benar, tetapi dalam kasus ini, bukan kekuatan publik secara luas yang menjadi referensinya, pilihan demokratisasi semestinya terjadi melalui partai politik, masyarakat sipil, dan gerakan rakyat. Kondisi riil saat ini adalah keinginan rakyat menunggu perbaikan setelah terpilihnya pemimpin baru. Kekuatan rakyat hendaknya terbina menjadi building block. Mereka adalah kekuatan yang tidak bisa diabaikan begitu saja karena kehidupan demokrasi berangkat dari inisiatif rakyat jelata.

 

 

 

  1. B.     Pembangunan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Pembangunan politik tidak bisa mengabaikan pembangunan hak asasi manusia. Pengabaian terhadap hak asasi manusia, berarti menegaskan hakikat kemanusiaan dalam bernegara. Esensi demokrasi adalah penghormatan terhadap hak-hak politik rakyat dalam bernegara. Di sinilah pentingnya pembangunan hak asasi manusia dalam konteks pembangunan politik.

 

  1. 1.      Pengertian HAM

Istilah HAM memiliki pengertian yang sama, meski dalam bahasa yang berbeda. Dalam bahasa inggris, dikenal dengan human right atau fundamental right, sedangkan dalam bahasa Perancis dikenal dengan des droits de I’ homme (Paryitno, 2004). Menurut Jan Materson, anggota Komisi HAM PBB memberi pengertian hak asasi manusia sebgaia hak-hak yang bersifat melekat (inherent), yang secara alamiah manusia tidap dapat hidup tanpa adanya hak-hak tersebut(Ubaidillah,2000). Pengertian yang lebih lengkap dapat kita temukan dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 1 Undan-undang tersebut disebutkan, bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Dalam bukunya Making Sense of Human Rights, James W. Neckel memberikan enam ciri hak asasi sebagaimana yang dipahami di dalam dokumen-dokumen hak asasi manusia yang muncul pada abad ke -20, seperti Deklasarasi Universal. Pertama, hak asasi manusia adalah hak yang memilikimakna sebagai norma-norma yang pasti dan memiliki prioritas tinggi yang penegakannya bersifat wajib. Kedua, hak-hak ini dianggap bersifat universal yang dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia adalah manusia. Ketiga, hak asasi manusia dianggap ada dengan sendirinya dan tidak tergantung pada pengakuan dan penerapannya di dalam sistem adat atau sistem hukum di negara-negara tertentu. Keempat, hak asasi manusia dipandang sebagai norma-norma yang penting, meski tidak seluruhnya bersifat mutlak dan tanpa perkecualian, hak asasi manusia cukup kuat kedudukannya sebagai pertimbangan normatif untuk diberlakukan di dalam benturan dengan noorma-norma nasional yang bertentangan, dan untuk membenarkan aksi internasional yang dilakukan demi hak asasi manusia. Kelima, hak-hak ini mengimplikasikan kewajiban bagi individu maupun pemerintah. Keenam, hak-hak ini menetapkan standar minimal bagi praktik kemasyarakatan dan kenegaraan yang layak.

 

  1. 2.      Empat Generasi dalam Sejarah Perkembangan HAM

Sejarah perkembangan hak asasi manusia mengalami 4 generasi, yang masing-masing memiliki ciri dan pusat perhatian berbeda. Keempat generasi tersebut dijelaskan oleh Ubaidillah (2000)sebagai berikut.

  1. a.      Generasi Pertama

Pada generasi pertama ini, pengertian HAM berpusat pada hukum dan politik. Fokus pandangan generasi ini pada hukum pada politik disebabkan oleh dampak dan situasi PD 11, totaliterisme dan adanya keinginan negara-negara yang baru merdeka untuk menciptakan tertib hukum yang baru.

Pada generasi ini, lahir “ convention on the prevention and punishment of the crime of genocide”.

 

Hak-hak yang diatur pada generasi pertama utamanya adalah hak-hak sipil dan politik. Hak-hak bidang sipil mencakup, antara lain sebagai berikut.

  • Hak untuk menentukan nasib sendiri.
  • Hak untuk hidup.
  • Hak untuk tidak dihukum mati.
  • Hak untuk tidak disiksa.
  • Hak untuk tidak ditahan sewenang-wenang.
  • Hak atas peradilan yang adil.

 

Sedangkan hak-hak bidang politik, antara lain sebagai berikut.

  • Hak untuk menyampaikan pendapat.
  • Hak untuk berkumpul dan berserikat.
  • Hak untuk mendapat persamaan perlakuan di depan hukum.
  • Hak untuk memilih dan dipilih.

 

  1. b.      Generasi Kedua

Generasi kedua dilatarbelakangi oleh tuntutan negara-negara yang baru merdeka yang tidak hanya menuntut hak-hak yuridis, melainkan juga hak sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Pada generasi ini, terjadi perluasan horizontal dan konsep hak asasi manusia. Pada generasi HAM kedua ini, lahir dua kovenan yang terkenal, yaitu: International Covenant on Social, Economic, adn Cultural Right dan International Covenant on Civil and Politic Rights.

 

Hak –hak yang diperjuangkan pada generasi ini adalah pada bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Hak-hak dalam bidang sosial dan ekonomi, antara lain seperti berikut.

  • Hak untuk bekerja.
  • Hak untuk mendapat upah yang sama.
  • Hak untuk tidak dipaksa bekerja.
  • Hak untuk cuti.
  • Hak atas makanan.
  • Hak atas perumahan.
  • Hak atas kesehatan.
  • Hak atas pendidikan.

Sedangkan hak-hak bidang budaya, antara lain seperti berikut.

  • Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan.
  • Hak untuk  menikmati kemajuan ilmu pengetahuan.
  • Hak untuk memperoleh perlindungan atas hasil karya cipta (hak cipta).

 

  1. c.       Generasi Ketiga

Generasi ketiga dilahirkan oleh adanya kondisi ketidakseimbangan, dimana sosial, ekonomi, dan budaya ditonjolkan, sementara aspek hukum dan politik terabaikan. Generasi ini memperjuangkan keseimbangan sosial, ekonomi, budaya, hukum, dan politik dalam satu paket yang disebut the rights of development (hak pembangunan). Generasi ketiga ini merupakan sintesis generasi pertama dan kedua.

 

Hak –hak yang diperjuangkan pada generasi ketiga ini, selain hak-hak pada generasi pertama dan kedua, juga hak-hak dalam bidang pembangunan, antara lain sebagai berikut.

  • Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat.
  • Hak untuk memperoleh perumahan yang layak.
  • Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai.

 

Generasi ini telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, tetapi tidak dapat dipungkiri pula bahwa belum semuanya terpenuhi. Bahkan, pada negara-negara ketiga kecenderungan negra yang dominan menekan pemenuhan hak-hak rakyat karena lebih bersifat top down (dari atas ke bawah).

 

  1. d.      Generasi Keempat

Generasi keempat mengkritisi peranan negara yang begitu dominan, lebih mengutamakan pembangunan ekonomi dan mengorbankan hak-hak rakyat. Generasi ini dipelopori oleh negara-negara Asia pada tahun 1983 yang mendeklarasikan hak asasi yang disebut Decelaration of The Basic Duties of Asia People and Gevernment. Deklarasi ini lebih menekankan persoalan-persoalan “ kewajiban asasi” daripada hak asasi” karenan kewajiban asasi mengandung penegertian keharusan akan pemenuhan, sedangkan kata hak baru sebatas perjuangan dari pemenuhan hak.

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. 3.      Instrumen Nasional dan Internasional HAM
  2. A.    Instrumen Nasional

Sejak memasuki era reformasi, Indonesia telah melakukan upaya pemajuan HAM, termasuk menciptakan hukum positif yang aplikatif. Dilihat dari segi hukum, tekad bangsa Indonesia tercemin dari berbagai ketentuan yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45), isi Undang-Undang Dasar yang telah di amandemen, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dan  ratifikasi yang telah dilakukan terhadap sejumlah instrumen HAM internasional. Semua ketentuan hukum positif yang mengatur tentang HAM di Indonesia itulah yang disebut instrumen HAM nasional.

 

Bagaimana pengaturan tentang HAM sesuai instrumen nasional tersebut, dapat dilihat pada uraian berikut.

1). Dalam Pembukaan UUD 45 dengan tegas dinyatakan, bahwa “ pejajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Dalam Pancasila yang juga tercantum dalam Pembukaan UUD 45 terdapat sila “ Kemanusiaan yang adil dan beradab.

2). Dalam amandemen kedua UUD 1945, pasal 28 telah diubah menjadi bab tersendiri yang membuat 10 pasal menegnai hak asasi manusia.

3). Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM telah dimuat hak asasi manusia yang tercantum dalam instrumen utama HAM internasional, yaitu : Deklarasi Universal HAM. Konvensi Hak Sipil dan Politik Perempuan, Konvensi Hak Anak dan Konvensi Antipenyiksaan.

4). Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM , khususnya dalam Bab III menyatakan, bahwa Pengadilan HAM berat( kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan).

Dalam undang-undang tentang HAM juga diatur juga beberapa tindakan yang berkait dengan pelanggaran HAM, di antaranya adalah penyiksaan. Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani.

 

Hak-hak yang tercantum dalam Undang –Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terdiri atas berikut ini.

  • Hak untuk hidup. Setiap orang berhak untuk hidup, memepertahankan hidup, meningkatkan taraf kehidupannya, hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.
  • Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang syah atas kehendak yang bebas.
  • Hak mengembangkan diri. Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
  • Hak memperoleh keadilan. Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan secara objektif olehhakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan adil dan benar.
  • Hak atas kebebasan pribadi. Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politik, mengeluarkan pendapat di muka umum, memeluk agama masing-masing, tidak boleh diperbudak, memilih kewarganegaraan tanpa diskriminasi, bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia.
  • Hak atas rasa aman. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hak milik, rasa aman, dan tenteram, serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
  • Hak atas kesejahteraan. Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, bangsa dan masyarakat dengan cara tidak melanggar hukum serta mendapatkan jaminan sosial yang dibutuhkan, berhak atas pekerjaan, kehidupan yang layak dan berhak mendirikan serikat pekerja demi melindungi dan memperjuangkan kehidupannya.
  • Hak turut serta dalam pemerintahan. Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau perantaran wakil yang dipilih secara bebas dan dapat diangkat kembali dalam setiap jabatan pemerintahan.
  • Hak wanita. Seorang wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam jabatan, profesi dan pendidikan sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan. Disamping itu, berhak mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaaan atai profesinya terhadp hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya.
  • Hak anak. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara serta memperoleh pendidikan, pengajaran dalam rangka pengembangan diri dan tidak dirampas kebebasannya secara melawan huku.

 

Selain produk hukum nasional tersebut, Indonesia juga telah meratifikasi sejumlah konvensi HAM internasional. Berdasarkan sumber yang diperoleh dari Komnas HAM dan Davidson (Prayitno, 2000), diperoleh informasi adanya beberapa konvensi HAM internasional yang telah diratifikasi, diantaranya adalah seperti berikut.

  1. Konvensi Hak-Hak Politik Perempuan, diratifikasi dengan UU No.68 Tahun 1958.
  2. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, diratifikasi dengan UU No. 7 Tahun 1984.
  3. Konvensi  tentang Hak-hak Anak, diratifikasi dengan Keppres No.36 Tahun 1990.
  4. Konvensi Anti Apartheid dalam Olah Raga, diratifikasi dengan Keppres No. 48 Tahun 1993.
  5. Konvensi Anti Penyiksaan Secara Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia, diratifikasi dengan UU No. 5 Tahun 1998.
  6. Konvensi Penghapusan Diskriminasi Ras ( CERD), diratifikasi dengan UU No. 29 Tahun 1999.
  7. Sejumlah (14) Konvensi ILO (Hak Pekerja).

 

  1. B.     Instrumen Internasional

Menurut Davidson (1992), sebagaimana dikutip oleh Prayitno(2004) dalam bukunya Pendidikan Kebangsaan, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia, sekarang ini yang dimaksud instrumen HAM internasional adalah Deklarasi Universal HAM, serta dua perjanjian internasional (covenant), yakni Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik beserta protokolnya dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

 

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang dibentuk oleh Majelis Umum PBB tahun 1948, merupakan skema paling jelas yang ada, mengenai apa yang dipandang komunitas internasional sebagai hak-hak dasar manusia sesungguhnya, yang dimiliki oleh semua manusi di muka bumi ini, karena mereka adalah manusia.

 

Deklarasi adalah suatu pernyataan prinsip atas dasar dorongan moral, namun kurang memiliki dorongan hukum. Dalam pengertian luas, hak asasi manusia berbicara mengenai hubungan antara negara dan masyarakatnya dan menyatakan bahwa masyarakat dapat menuntut pemerintah mereka. Dua perjanjian dirancang untuk menjadikan prinsip-prinsip pada deklarasi universal sebagai kewajiban hukum bagi negara-negara yang turut mengesahkan deklarasi tersebut. Dua perjanjian ini disebut International Covenant on Civil dan Political Right (ICCPR) dan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights(ICESCR). Negara yang mengesahkan suatu perjanjian hak asasi manusia dikenal sebagai state party ( paratai negara) untuk perjanjian tersebut.

 

Hak –hak yang tercantum dalam deklarasi universal, antara lain hak manusia untuk kebebasan, kesempatan, dan dukungan yang dibutuhkan individu untuk tetap hidup, penghargaan terhadap maratabat manusia invidu, dan menjalani suatu kehidupan yang layak. Berbagai hak yang dinyatakan di dalamnya, antara lain adalah kebebasan mengeluarkan pikiran dan pendapat, hak untuk mengekspresikannya terhadap orang lain, dan hak untuk berhubungan dengan orang lain.

 

Beberapa hak sipil dan politik adalah : hak hidup; kebebasan hati nurani; kepercayaan; membentuk pergerakan dan berkumpul secara damai; perlindungan terhadap siksaaan dan kekejaman, baik yang merendahkan ataupun perlakuan tidak manusiawi atau hukuman, antara lain perbudakan; akses mendapatkan perawatan terhadap pelanggaran hak; larangan penangkapan sewenag-wenang atau penahanan; pengadilan yang adil dalam kasus kriminal; kebebasan dan keamanan personal; perlindungan dari campur tangan sewenag-wenang dalam keluarga, rumah ataupun reputasi seseorang; hak budaya terhadap populasi minoritas; dan hak turut ambil bagian dalam penyelenggaraan masalah-masalah umum dan pemilihan umum yang benar-benar demokratis.

 

  1. 4.      Pengadilan HAM

Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Yang disebut dengan pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

 

Sementara itu, pelanggaran HAM yang berat adalah pelanggaran hak asasi manusia yang harus diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM, yang meliputi berikut ini.

  1. a.      Kejahatan Genosida

Kejahatan Genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara: membunuh  anggota kelompok; mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota

kelompok; menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahkan secara fisik baik seluruh atau sebagainya; memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

 

 

 

  1. b.      Kejahatan terhadap kemanusiaan

Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa : pembunuhan; pemusnahan; perbudakan; pengusiran; atau pemindahan penduduk secara paksa; perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional; penyiksaan; perkosaan; perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa, atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara; penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham poiltik, ras kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional; penghilangan orang secara paksa; atau kejahatan apartheid.

 

  1. 5.      Rencana Aksi Nasional HAM ( Ranham)

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia atau disingkat Ranham Indonesia adalah rencana kegiatan untuk menjamin peningkatan penghormatan, pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama, adat istiadat, dan budaya bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (Kepres No. 40 Tahun 2004).

 

Dalam Kepres Nomor 40 Tahun 2004 tersebut telah ditentukan 6 program utama Ranhan Indonesia tahun 2004-2009 sebagai berikut.

  1. Pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RANHAM.
  2. Persiapan ratifikasi instrumen Hak Asasi Manusia internasional.
  3. Perciapan harmonisasi peraturan perundang-undangan.
  4. Diseminasi dan pendidikan Hak Asasi Manusia.
  5. Penerapan norma dan standar Hak Asasi Manusia.
  6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

 

  1. C.    Integrasi Nasional sebagai Fokus Pembangunan Politik

Pembangunan politikdalam konteks sosiologis merupakan upaya menciptakan kohesivitas kelompok manusia yang disebut bangsa. Upaya memperkuat kohesivitas bangsa perlu prasyarat integrasi bangsa, yaitu bersatunya berbagai elemen bangsa Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Integrasi nasional menjadi tujuan sekaligus sebagai prasyarat dalam pembangunan nasional terutama dalam pembangunan politik.

 

 

 

 

1. Konsep Dasar

Menurut Robert M.Z Lawang (1996), integrasi mengasumsikan “ paling kurang adanya dua hal ( komponen) yang bersatu, tanpa kehilangan identitas komponen sebelum persatuan itu berlangsung”. Kesatuan itu membentuk sesuatu yang baru, yang tidak terjadi jika komponen-komponen itu berdiri sendiri-sendiri. Lebih lanjut dijelaskan, bahwa integrasi (sosial) bukan sekedar kesatuan elemen-elemen seperti halnya mizaik, melainkan memiliki makna lebih dari itu, yaitu bahwa bagia-bagian atau komponen-komponen dari kesatuan itu saling berhubungan, bukan untuk dan karena bagian itu sendiri, melainkan karena kesatuan (unity) yang terbentuk itu.

Dalam konteks masyarakat, Hunt dan Walker (1974) menjelaskan bahwa integrasi sosial adalah situasi dalam di mana semua warga dari masyarakat bersangkutan ikut berpartisipasi secara bebas dalam semua bentuk interelasi sosial tanpa memandang afiliasi etnis. Dalam tesisnya Tasman (1995) menyatakan, bahwa integrasi sosial merupakan hasil dari adanya saling akomodasi, kerja sama, peningkatan identifikasi antara dua kelompok atau lebih yang saling berbeda.

 

Dalam suatu masyarakat majemuk, proses integrasi ditentukan oleh beberapa hal, di antaranya (a) waktu; (b) adaptasi minimal ; (c) cara hidup (modus vivendi) yang akomodatif antara kelompok pendatang dengan masyarakat setempat, dan (d) individu menempuh langkah-langkah awal ke arah meleburkan diri (fit in), tetapi mungkin tetap dalam kelompoknya sendiri.

 

  1. 2.    Pandangan Fungsionalisme Struktural

Fungsionalisme struktual adalah satu pendekatan untuk menganalisis pertanyaan mendasar seperti apa yang membuat masyarakat bersatu, bagaimana landasan atau dasar keteraturan itu dipertahankan dan bagaimana tindakan-tindakan individu menymbang pada masyarakat secara keseluruhan pada tingkat struktural masyarakat.

 

Menurut Durkheim (Lawang, 1996), inti dari kehidupan masyarakat adalah solidaritas sosial. Ini berarti masyarakat bukan semata-mata kumpulan orang yang bersatu atau juga semacam kontrak sosial, melankan diikat oleh ikatan sosiemosional. Durkheim lebih lanjut menjelaskan, bahwa integrasi sosial dicapai melalui interdependensi bagian-bagian dari keseluruhan pelayanan timbal balik (reciprocate service) maupun bagian-bagian dari organisme.

 

Parsons ( Johnsin, 1996) dengan kerangka A-G-I-L ( Adaptation – Goal- Integration- Latent Patern ) menganalisis persyaratan fungsional untuk tetap bertahannya masyarakat yang terintegrasi.

 

Menurut Merton ( Soumokil : 1993) masing –masing bagian tersebut akan membantu keseimbangan jaringan dan konsekuensi – konsekuensi fungsional terhadap keseluruhan.

 

Durkheim, dan kemudian diperkuat oleh Parson, memandang bahwa agama sangat penting dalam memperthankan integrasi dan solidaritas sosial. Namun demikian, suatu sistem nilai sekuler – misalnya Pancasila bagi bangsa Indonesia – dapat berfungsi sama dalam meningkatkan solidaritas dan sosial.

 

Dari uraian di atas, dapat kita pahami beberapa pokok pengertian mengenai integrasi sosial, yaitu sebagai berikut.

  • Pertama, integrasi sosial menunjukkan suatu keadaan di mana individu-individu atau antarkelompok dalam masyarakat menyatu secara keseluruhan, teratur dan stabil.
  • Kedua, integrasi tersebut tercipta karena adanya keterikatan, ketergantungan dan hubungan timbal balik antarbagian dalam masyarakat yang bersangkutan.
  • Ketiga, Integrasi tercipta karena setiap individu dan kelompok memberi sumbangan terhadap integrasi dengan melakukan tindakan fungsional yang dipersyaratkan.
  • Keempat, keseimbangan positif jaringan dalam masyarakat akan dapat mempertahankan integrasi, meskipun bagian-bagian tertentu menimbulkan konsekuensi- konsekuensi disfungsional.
  • Kelima, integrasi sosial dan solidaritas akan semakin terjamin apabila pengaruh nilai-nilai yang dianut masyarakat, seperti agama, nilai-nilai sekuler (Pancasila, misalnya), kebiasaan dan pola institusional begitu besar terhadap individu dan kelompok dalam masyarakat.

 

Dalam konteks bangsa, integrasi sosial berarti integrasi nasional, yaitu bersatunya seluruh elemen bangsa yang meliputi etnik, golongan agama, asal daerah, dan berbagai pelapiasan sosial yang ada pada masyarakat bangsa.

 

  1. 3.    Integrasi Nasional Indonesia: Tantangan, Prospek, dan Pemantapannya

Upaya membina integrasi nasional atau persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tidaklah mudah, semudah menyatukan sekumpulan lidi menjadi satu ikatan. Hal ini disebabkan elemen yang disatukan dalam integrasi nasional adalah “ kumpulan manusia” yang memiliki beragam kultur, kebutuhan dan kepentingan yang berbeda-beda. Sejalan dengan hal ini, maka dibutuhkan faktor-faktor pengikat yang menjadi identitas-identitas bersama suatu masyarakat. Faktor-faktor tersebut meliputi : primordial, sakral, tokoh, bhineka tunggal ika, konsep sejarah, perkembangan ekonomi, dan kelembagaan (Surbakti, 2003).

  1. a.      Primordial

Ikatan kekerabatan (darah dan keluarga), suku bangsa, daerah, bahasa, dan adat istiadat merupakan faktor-faktor primordial yang dapat membentuk integrasi nasional dalam negara bangsa. Primordial ini tidak hanya menimbulkan perilaku yang sama, tetapi juga melahirkan persepsi yang sama tentang masyarakat-negara yang dicita-citakan.

 

  1. b.      Sakral

Kesamaan agama yang dipeluk oleh suatu masyarakat atau ikatan ideologi yang kuat merupakan faktor sakral yang dapat membentuk integrasi nasional dalam negara bangsa. Ajaran-ajaran agama dan ideologi ini menggambarkan cara hidup yang seharusnya dan tujuan suci.

 

  1. c.       Tokoh

Kepemimpinan dari seorang tokoh yang disegani dan dihormati secara luas oleh masyarakat dapat pula menjadi faktor yang menyatukan suatu integrasi nasional dalam negara bangsa. Pemimpin ini menjadi panutan sebab warga masyarakat mengidentifikasikan diri kepada sang pemimpin dan ia dianggap sebagai penyambung lidah masyarakat.

  1. d.      Sejarah

Persepsi yang sama tentang asal-usul( nenek moyang) dan persepsi yang sama tentang pengalaman masa lalu, seperti penderitaan yang sama yang disebabkan dengan penjajahan tidak hanya melahirkan solidaritas ( sependeritaan dan sepenanggungan), tetapi juga tekad dan tujuan yang sama antarkelompok masyarakat.

  1. e.       Bhineka Tunggal Ika

Faktor lain yang dapat menjadi identitas pembentuk integrasi nasional dalam bangsa-negara berupa prinsip bersatu dalam perbedaan (unity in diversity). Yang dimaksudkan dengan bersatu dalam perbedaan ialah kesetiaan warga masyarakat pada suatu lembaga yang disebut negara atau pemerintahan yang mereka pandang dan yakni mendatangkan kehidupan yang lebih manusiawi, tetapi tanpa menghilangkan keterikatan kepada suku bangsa, adat istiadat, ras, atau agama.

  1. f.       Kelembagaan

Faktor lain yang juga berperan dalam proses pembentukan bangsa berupa lembaga-lembaga pemerintahandan politik, seperti birokrasi, angkatan bersenjata, dan partai politik.

 

Ideologi angkatan bersenjata yang nasionalisis berfungsi memelihara dan mempertahankan keutuhan wilayah dan persatuan bangsa, sedangkan keanggotaan partai politik yang bersifat umum (terbuka bagi warga negara yang berlainan etnis, agama, dan golongan), kehadiran cabang-cabangnya di wilayah negara dan peranannya dalam menampung dan memadukan berbagai kepentingan masyarakat menjadi suatu alternatif kebijakan umum merupakan kontribusi partai dalam proses pembentukan bangsa.

 

Faktor-faktor di atas perlu diapresiasi, dijaga, dan ditingkatkan, mengingatkan sulitnya membina integrasi nasional, sebab apa yang terjadi dalam masyarakat saat ini terlihat dari perjalanan bangsa sepanjang sejarah berdirinya republik ini, yang menunjukkan grafik yang tidak linier menuju kesatuan bangsa.

Belajar dari berbagai peristiwa tesebut, pemerintah orde baru yang notabene adalah pemerintahan militr dalam rangka menjaga integrasi nasional, melalui slogan “ demi menjaga stabilitas nasional”, menjalankan pemerintahan dengan pendekatan keamanan. Seiring dengan pendekatan ini adalah upaya menciptakan “kooptasi” terhadap komponen potensial politik bangsa, misalnya melalui fusi partai politik, pembentukan Korpri, pembentukan KNPI, dan belakangan dilakukan pula terhadap kekuatan agama. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sumber potensial yang dapat menimbulkan disintegrasi nasional tidak hanya berasal dari “ bawah”, melainkan pula dari “ atas”. Dengan kata lain, disintegrasi nasional yang terjadi bisa bersifat horizontal maupun vertikal.

 

Pertanyaan strategisnya adalah bagaimanakah prospek integrasi nasional bangsa kita? Dapatkah instegrasi nasional ditingkatkan? Bagaimana cara-caranya? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini dapat kita ikuti pada uraian berikut ini. Keutuhan dan integrasi bangsa tentu saja akan bisa terus terjaga dengan baik apabila kebutuhan dan kepentingan berbagai komponen bangsa dan lapisan masyarakat terpenuhi secara adil dan merata. Jika alokasi kekuasaan(politik) dan terutama alokasi ekonomi berlangsung secara adil dan merata bagi seluruh komponen bangsa dan lapisan masyarakat, maka secara otomatis integrasi akan lebih mudah terjadi. Jika prinsip alokasi yang adil ini dijalankan dengan baik, maka pada masyarakat akan muncul “ rasa puas” dan “ rasa aman “. Implikasinya tentu saja akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sedangkan pada konteks negara dan bangsa, hal ini akan menciptakan keseimbangan fungsi antara berbagai komponen bangsa dan kelembagaan negara. Strategi kedua adalah fungsionalisasi dan proporsionalisasi lembaga dan komponen bangsa.

Strategi ketiga adalah sikap akomodatif terhadap perubahan yang terjadi dan terhadap berbagai kepentingan yang berkembang.

Strategi keempat adalah menciptakan mekanisme yang menjamin siklus regenerasi kepemimpinan dalam berbagai tingkatan/organ secara teratur, dengan tanpa menimbulkan konflik atau kekacauan yang mengancam integrasi nasioanal. Oleh karena itu, pembatasan  masa jabatan bukanlah barang haram untuk diterapkan dalam rangka mencegah terjadinya “ kemandegan” atau bahkan “ perebutan kekuasaan” yang mungkin menimbulkan banyak korban.

  1. 4.   Empat Pilar Integrasi Nasional

Dalam upaya mengembangkan integrasi nasional, tidak boleh lepas dari konsensus dasar bangsa Indonesia. Konsensus dasar tersebut merupakan pilar utama pengembangan integrasi nasional. Oleh karena ada empat konsensus, maka disebut empat pilar integrasi nasional. Dalam draft Desain Induk Pembangunan Karakter 2010, yang disusun oleh Tim Nasional Pembangunan Karakter dibawah koordinasi Kemenko Kesra RI, dan penulis termasuk sebagai seorang penyusun, ditegaskan empat konsensus dasar pembangunan nasional sebagai pilar integrasi nasional, yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.

 

  1. a.      Pancasila

Pancasila merupakan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sehingga memiliki fungsi yang sangat fundamental. Selain bersifat yuridis formal yang mengharuskan seluruh peraturan perundang-undangan berlandaskan pada Pancasila (sering disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum), Pancasila juga bersifat filosofis. Artinya, Pancasila merupakan falsafah negara dan bisa dijadikan pandangan hidup bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai cita-cita nasional. Sebagai dasar negara dan juga bisa sebagai pandangan hidup. Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang lurus yang harus dilayani dan dipedomani oleh seluruh warga negara Indonesia dalam hidup dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

 

Oleh karena kedudukkan dan fungsinya yang sangat fundamental nagi negara dan bangsa indonesia, maka dalam pembangunan politik, Panacasila merupakan landasan utama. Sebagai landasan, Pancasila merupakan rujukan, acuan, dan sekaligus tujuan dalam pembangunan politik Indonesia. Dalam konteks yang lebih subtantif, pembangunan politik berarti membangun manusia dan bangsa Indonesia berkarakter politik Pancasila. Berkarakter politik Pancasila berarti manusa dan bangsa Indonesia memiliki ciri dan watak religius, humanis, nasionalis, demokratis, dan mengutamakan kesejahteraan rakyat. Nilai-nilai fundamental ini menjadi sumber nilai luhur yang dikembangkan dalam pembangunan politik bangsa.

 

  1. b.      Undang-Undang Dasar 1945

Perwujudan nilai-nilai luhur Pancasila tertuang dalam norma hukum yang terdapat dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945. Oleh karena itu, pilar kedua yang harus menjadi acuan dalam pembangunan politik adalah norma konstitusional UUD 1945.

 

Keluhuran nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 memancarkan tekad dan komitmen bangsa Indonesia untuk tetap mempertahankan pembukaan itu dan bahkan tidak akan mengubahnya. Paling tidak, ada empat kandungan isi dalam Pembukaan UUD 1945 yang menjadi alasan untuk tidak mengubahnya. Pertama, di dalam Pembukaan UUD 1945 terdapat norma dasar universal bagi berdiri tegaknya sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Dalam alinea pertama, secara eksplisit dinyatakan bahwa “ Kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh karena itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Pernyataan itu dengan tegas menyatakan bahwa kemerdekaan merupakan hak segala bangsa dan oleh karena itu, tidak boleh lagi ada penjajahan di muka bumi. Implikasi dari norma ini adalah berdirinya negara merdeka dan berdaulat merupakan sebuah keniscayaan. Alasan kedua, di dalam Pembukaan UUD 1945 terdapat norma yang terkait dengan tujuan negara atau tujuan nasional yang merupakan cita-cita pendiri bangsa atau berdirinya NKRI. Tujuan negara meliputi empat butir, yaitu: (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umu, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Cita-cita itu sangat luhur dan tidak akan lekang oleh waktu. Alasan ketiga, Pembukaan UUD 1945 mengatur ketatanegaraan Indonesia khususnya tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan. Alasan keempat, di dalam Pembukaan UUD 1945 terdapat rumusan dasar negara fundamental bagi eksistensi dan keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

Selain pembukaan, dalam pasal-pasal UUD 1945 terdapat norma-norma konstitusional yang mengatur sistem ketatanegaraan dan pemerintahan Indonesia, pengaturan hak asasi manusia ( HAM) di Indonesia, identitas negara, dan pengaturan tentang perubahan UUD 1945 yang semuanya itu perlu dipahami dan dipatuhi oleh warga negara Indonesia. Oleh karena itu, dalam pengembangan politik, norma-norma konstitusinal UUD 1945 menjadi landasan yang harus ditegakkan untuk kukuh berdirinya negara Republik Indonesia.

 

  1. c.       Bhineka Tunggal Ika

Pilar ketiga yangmesti menjadi perhatian semua pihak dalam pembangunan politik adalah semboyan Bhineka Tunggal Ika. Semboyan ini bertujuan menghargai perbedaan/ keanekaragaman, tetapi tetap bersatu  dalam ikatan bangsa Indonesia, bangsa yang memiliki kesamaan sejarah dan kesamaan cita-cita untuk mewujudkan masyarakat yang “ adil dalam kemakmuran” dan “ makmur dalam keadilan “ dengan dasar negara Pancasila dan dasar konstitusional UUD 1945.

Keanekaraman suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) merupakan suatu keniscayaan dan tidak bisa dipungkiri oleh bangsa Indonseia. Akan tetapi, keberagaman itu harus dipandang sebagai kekayaan khasanah sosiokultural, kekayaan yang bersifat kodrati dan alamiah sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, bukan untuk pertentangan, apalagi dipertantangkan (diadu antara satu dengan lainnya) sehingga terpecah-belah. Oleh karena itu, semboyan Bhineka Tunggal Ika harus menjadi penyemangat bagi terwujudnya persatuan dan kesatuan dalam masyarakat politik Indonesia.

 

 

  1. d.      Negara Kesatuan Republik Indonesia

Kesepakatan atau pilar keempat yang juga perlu ditegaskan dalam pembangunan politik adalah komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI). Visi politik yang dibangun pada manusia dan bangsa Indonesia adalah komitmen memperkuat dan memperkokoh NKRI, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, rasa cinta terhadap tanah air (patriotisme) perlu dikembangkan dalam pembangunan politik bangsa. Pengembangan sikap demokratis dan menjunjung tinggi HAM sebagai bagian dari pembangunan politik harus diletakkan dalam bingkai menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa (nasionalisme), serta cinta tanah air (patriotisme), bukan untuk kepentingan golongan atau kelompoknya, apalagi memecah belah bangsa dan NKRI. Oleh karena itu, pilar yang hars menjadi pijakan dalam pembangunan politik adalah komitmen terhadap NKRI.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budaya Politik

  1. A.    Konsepsi Budaya Politik

Salah satu kata yang mungkin paling sulit didefinisikan dalam khazanah akademis adalah kata budaya (culture). Mengapa kata ini sulit didefinisikan?Saalah satu sebabnya bisa jadi karena sifatnya yang begitu dinamis, sehingga cenderung sulit ditangkap dan digeneralisasikan dalam definisi ketat- ilmiah.

Kata budaya yang memiliki makna begitu dinamis ini, karena semantik berasal dari bahasa Sansekerta; buddhayah, yang merupakan bentuk jamak dari “ buddhi” yang berarti budi atau akal. Budhaya atau kebudayaan diartikan sebagai” hal-hal yang berkaitan dengan budi atau akal”. Dalam bahasa asing, kita sering menjumpai istilah culture, cultus, culture, yang artinya sama dengan budaya atau kebudayaan( Piliang, 1998).

 

Dikatakan oleh Almond dan Verba, di dalam objek yang terfokus pada sistem politik terdapat 3 komponen yang saling menunjang, yaitu komponen kognitif, afektif, dan evaluatif.

  1. Komponen Kognitif : pengetahuan dan kepercayaan pada politik, tokoh pemerintahan, kebijaksanaan yang diambil atau simbol-simbol yang dimilki dalam sistem politiknya, peranan, dan segala kewajibannya serta input dan output-nya.
  2. Komponen Afektif: Perasaan yang khusus terhadap aspek-aspek sistem politik tertentu yang dapat membuatnya menerima atau menolak sistem politik itu, peranannya, para aktor dan penampilannya.
  3. Komponen Evaluatif : Keputusan dan pendapat tentang objek-objek politik yang secara tipikal(khas) melibatkan kombinasi srandar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan yang memang telah dipunyai seseorang.

Bagian-bagian dari sistem politik yang dibedakan atas 3 golongan objek :

  • Peranan atau struktur khusus, seperti badan legislatif, eksekutif atau birokrasi dan yudikatif.
  • Pemegang jabatan seperti pemimpin monarki, legislator, dan administrator.
  • Kebijaksanaan, keputusan, atau penguatan keputusan, struktur, pemegang jabatan, dan struktur secara timbal balik yang dapat diklasifikasikan dalam proses atau input politik dan proses administratif.

Dari penjelasan di atas, secara sederhana objek-objek politik dapat digolongkan dalam 4 objek, yaitu :

  • Sistem sebagai objek umum,
  • Objek-objek input,
  • Objek-objek output, dan
  • Pribadi sebagai objek.

 

 

 

  1. Tipe – Tipe Budaya Politik

Seperti dikatakan oleh Almond dan Verba, bahwa budaya politik adalah distribusi pola-pola orientasi khusus individu terhadap objek-objek politik di antara masyarakat bangsa. Berdasarkan definisi ini, maka tipe budaya politik suatu masyarakat atau bangsa akan dapat terlihat setelah terlebih dilakukan survei terhadap individu-individu anggota masyarakat atau bangsa itu. Jadi, budaya politik dalam suatu masyarakat atau bangsa dapat diketahui melalui tipe-tipe budaya politik yang ada.

  1. 1.      Budaya Politik Parokial

Budaya politik parokial ditunjukkan oleh frekuensi terhadap keempat jenis objek politik yang mendekati nol.

Beberapa ciri yang menonjol dari budaya politik parokial, diantaranya sebagai berikut.

  1. Tidak adanya peran-peran politik yang bersifat khusus, kepala suku, kepala kampung atau dukun merupakan pemencar peran –peran yang bersifat politis, ekonomi, dan keagamaan.
  2. Orientasi parokial juga memperlihatkan ketiadaan harapan terhadap perubahan-perubahan yang berarti yang diinisiatifkan oleh sistem politik.
  3. 2.      Budaya Politik Subjek

Dalam budaya politik subjek terdapat frekuensi orientasi yang tinggi terhadap sistem politik yang diferensiatif dan objek-objek output dari sistem itu, tetapi frekuensi orientasi terhadap objek-objek input dan pribadi sebagai partisipan yang aktif (aktor politik) mendekati nol.

  1. 3.      Budaya Politik Partisipan

Tipe budaya politik partisipan adalah satu bentuk budaya yang anggota-anggota masyarakatnya cenderung memilki orientasi yang nyata terhadap sistem secara keseluruhan, struktur dan proses politik serta administratif ( objek-objek input dan output).

Ketiga macam tipe budaya politik seperti yang tercantum dalam label diatas merupakan tipe-tipe budaya politik yang bersifatt murni. Secara konseptual, ada 3 bentuk budaya politik campuran.

  • Budaya subjek-parokial.
  • Budaya subjek-partisipan.
  • Budaya parokial- partisipan.

 

 

 

  1. a.      Budaya Subjek- Parokial

Ini adalah tipe budaya politik yang sebagian besar penduduknya menolak tuntutan-tuntutan ekslusif ( khusus) masyarakat kesukaaan atau desa atau otoritas feodal  dan telah mengembangkan kesetiaan terhadap sistem politik yang kompleks dengan struktur pemerintahan pusat yang bersifat khusus.

  1. b.      Budaya Subjek- Partisipan

Budaya politik campuran ini merupakan peralihan atau perubahan dari budaya subjek ( pemerintahan yang sentralistis) menuju budaya partisipan ( demokratis). Dalam budaya subjek- partisipan yang bersifat campuran itu sebagian besar penduduk telah memperoleh orientasi-orientasi input yang bersifat khusus dan serangkaian orientasi pribadi sebagai seorang aktivis. Jika budaya campuran ini berlangsung lama, akan mengubah karakter sub budaya subjek karena terjadi persaingan antara kelompok-kelompok yang berorientasi otoritarian.

  1. c.       Budaya Parokial- Partisipan

Tipe budaya ini banyak terdapat pada negara-negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan politik.

  1. Budaya Politik di Indonesia

Dalam proses pembentukan budaya politik Indonesia ini, terdapat beberapa unsuru yang berpengaruh, yakni sebagai berikut.

  1. Unsur subbudaya politik yang terbentuk budaya politik asal.
  2. Unsur subbudaya politik yang berasal dari luar lingkungan tempat politik asal dan subbudaya politik luar, telah terjadi suatu proses pengayaan pada berbagai subbudaya politik, karena masing-masing subbudaya politik tersebut dapat saling mempengaruhi besar kecilnya pengaruh tergantung pada beberapa lamanya interaksi.
  3. Budaya politik nasional. Peranan budaya politik nasional tergantung pada tahap yang telah ditentukan dalam proses pembentukkannya dan pertumbuhan budaya politik nasional dapat dibagi menjadi 3 tahap yaitu sebagai berikut:
  • Budaya politik nasional yang sedang berada dalam proses pembentukkannya.
  • Budaya politik nasional yang tengah mengalami proses pematangan. Dalam tahap ini, budaya politik nasinal pada dasarnya sudah ada, tetapi belum matang.
  • Budaya politik nasional yang sudah mapan, yaitu budaya politik yang telah diakui keberadaanya secara nasional.

Secara khas,budaya politik Indonesia disebut budaya demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang didasarkan pada filosofi bangsa dan sekaligus dasar negara Republik Indonesia. Menurut Moerdiono, ada 6 masalah pokok yang berkaitan erat dengan budaya politik demokrasi Pancasila, yaitu sebagai berikut.

  1. 1.      Sosialisasi, Internalisasi, dan Institusionalisasi Pancasila

Sosialisasi Pancasila bermakna menyebarluaskan pengertian-pengertian Pancasila secara persuasif dan edukatif ke tengah masyarakat. Sosialisasi Pancasila telah terlaksana dengan baik sejak tahun 1978 melalui kegiatan penataran maupun nonpenataran, namun sosialisasi saja belumlah cukup tanpa pemahaman, penerimaan, dan pengalaman setiap orang dalam kehidupannya.

  1. 2.      Persepsi tentang Kekuasaan

Masalah keduayang harus dikaji adalah persepsi Demokrasi Pancasila tentang kekuasaan sengai konsep terpenting dalam kehidupan dalam politik. Karena disamping kekuasaan fisik yang harus dikendalikan, ada kekuasaan moral yang luhur dan absah. Itulah kiranya yang melatarbelakangi pemikiran bangsa Indonesia dalam menyusun KUHP dan UU peradilan Tata Usaha Negara.

  1. 3.      Posisi Agama dan Kebudayaan Daerah

Pancasila tidak meniadakan agama dan kebudayaan daerah, sebagaimana terdapat di dalam UUD 1945 pasal 29( agama) dan pasal 32 ( kebudayaan daerah). Ada 2 aspek yang harus diperhatikan dalam hal ini, yaitu aspek nilai dan institusi serta manusianya sendiri. Pancasila tidak mencampuri nilai dan institusi agama dan budaya daerah, yang diatur hanyalah manusia sengaia warga negara yang merupakan salah satu sisi dari demikian banyak fungsi yang diemban seseorang.

  1. 4.      Integrasi antar- Elite Politik

Nilai pancasila yang dianutoleh bangsa Indonesia tidak mengajarkan integrasi elite politik melalui jalan persaingan ataupun pertentangan.

  1. 5.      Integrasi Elite- Massa

Elite politik supaya bisa melakukan fungsinya dengan baik tentu memerlukan dukungan massa yang berada di daerah- daerah. Pemilu dilaksanakan secara berkala setiap 5 tahun merupakan suatu institusi yang memantapkan integrasi elite dan massa ini.

  1. 6.      Masalah Pemerataan dan Keadilan

Dalam masalah pemerataan dan keadilan ini, pengaruh agama dan adat istiadat sangat besar. Cerita- cerita keagamaan dan dongeng rakyat merupakan sumber tentang apa yang adil dan apa yang tidak adil.

 

 

 

 

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: